Ketentuan Penggunaan Feed Berita Gratis BLINK Wire

Pasal 1 (Tujuan)

Ketentuan ini mengatur syarat dan tata cara bagi organisasi berita dan media ("Media Pengguna") dalam menggunakan feed berita gratis dan API BLINK Wire ("Feed") yang disediakan oleh BlinkHub ("Operator"), serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 2 (Definisi)

1. "Feed" adalah artikel beserta datanya yang disunting, ditulis ulang, atau diterjemahkan oleh Operator dan disediakan melalui API atau plugin.

2. "Kunci API" adalah kredensial unik yang diterbitkan Operator kepada Media Pengguna.

3. "Situs Terdaftar" adalah satu situs web yang didaftarkan Media Pengguna saat mengajukan permohonan dan disetujui oleh Operator.

Pasal 3 (Permohonan dan Pemberian Informasi)

1. Media yang ingin menggunakan Feed wajib memberikan informasi berikut dengan benar dan menyetujui Ketentuan ini.

Nama media; nomor registrasi terbitan berkala seperti registrasi surat kabar daring (jika ada); penerbit; nama usaha dan nomor registrasi usaha; perwakilan; alamat; nama, telepon, dan email narahubung; alamat Situs Terdaftar; sistem manajemen konten (CMS) dan penyedia hosting.

2. Operator menerbitkan Kunci API setelah memeriksa informasi tersebut. Jika informasi tidak benar atau pemohon tidak dapat dianggap sebagai organisasi berita atau media, Operator dapat menolak penerbitan kunci atau mengakhiri penggunaan di kemudian hari.

3. Jika informasi berubah, Media Pengguna wajib segera memperbaruinya.

Pasal 4 (Ruang Lingkup Penggunaan)

1. Media Pengguna hanya boleh menggunakan Feed untuk dimuat di satu Situs Terdaftar.

2. Batas penggunaan gratis adalah 100 artikel lengkap per bulan untuk setiap Kunci API (kecuali Operator memberikan pemberitahuan lain).

3. Media Pengguna wajib memuat sumber asli dan keterangan "BLINK Wire" yang tercantum dalam Feed pada setiap artikel, serta tidak boleh menghapus, mengubah, atau menyembunyikan keterangan sumber dan informasi identifikasi yang terdapat dalam Feed.

4. Media Pengguna tidak boleh menonaktifkan atau mengganggu fungsi laporan pemuatan yang memberi tahu Operator di mana artikel dimuat (termasuk laporan otomatis oleh plugin).

Pasal 5 (Tindakan yang Dilarang)

Media Pengguna dilarang:

1. memuat atau mengirimkan Feed di situs web, aplikasi, layanan, atau edisi cetak selain Situs Terdaftar;

2. mendistribusikan ulang, menjual kembali, mengirim ulang, atau mensublisensikan (sindikasi) Feed kepada pihak ketiga, atau menggunakannya sebagai sumber bagi platform, server perantara, atau layanan hosting yang memasok artikel ke media lain;

3. membagikan, mengalihkan, atau meminjamkan Kunci API kepada orang atau perusahaan lain, atau membagi penggunaannya di beberapa situs atau server;

4. mengumpulkan Feed menjadi basis data tersendiri, atau menggunakannya untuk tujuan selain pemuatan, seperti penjualan data atau pelatihan kecerdasan buatan;

5. membuat beberapa akun atau kunci untuk menghindari batas penggunaan, atau menghapus maupun mengakali tanda identifikasi dan pembatasan teknis Operator.

Pasal 6 (Kepemilikan Hak)

1. Hak atas hasil penyuntingan, penulisan ulang, dan penerjemahan artikel yang disediakan melalui Feed serta atas basis data Feed adalah milik Operator. Media Pengguna hanya boleh menggunakannya dalam batas yang diizinkan Ketentuan ini dan tidak memperoleh pengalihan hak apa pun.

2. Hak atas siaran pers asli yang menjadi dasar artikel adalah milik masing-masing lembaga penerbit. Sebagian materi pemerintah luar negeri juga tunduk pada syarat lisensi publik negara yang bersangkutan.

Pasal 7 (Pemeriksaan Penggunaan)

1. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Ketentuan ini, Operator mencatat dan memeriksa catatan penggunaan API (alamat IP akses, waktu permintaan, dan artikel yang diambil) serta status pemuatan.

2. Operator dapat menyisipkan tanda pada artikel yang dapat mengidentifikasi Media Pengguna, dan dapat menyelidiki riwayat penggunaan Kunci API terkait apabila artikel Feed ditemukan di tempat selain Situs Terdaftar.

3. Satu Kunci API tidak boleh digunakan dari server berbeda melebihi jumlah yang ditetapkan Operator; jika melebihi, kunci dapat dihentikan secara otomatis.

Pasal 8 (Tindakan atas Pelanggaran)

1. Jika Media Pengguna melanggar Pasal 4 atau Pasal 5, Operator dapat menghentikan Kunci API atau mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. Jika pelanggaran Pasal 4 atau Pasal 5 oleh Media Pengguna menimbulkan kerugian bagi Operator, Operator dapat menuntut ganti rugi kepada Media Pengguna. Khususnya, keuntungan yang diperoleh Media Pengguna atau pihak ketiga melalui pelanggaran Pasal 5 (seperti distribusi ulang atau penjualan kembali) dianggap sebagai besarnya kerugian yang diderita Operator.

3. Operator dapat mengambil tindakan hukum atas pelanggaran, termasuk tuntutan penghentian pelanggaran (Pasal 123) dan ganti rugi (Pasal 125 dan Pasal 125-2) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Korea, tindakan atas pelanggaran hak pembuat basis data (Pasal 93), tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea, serta pengaduan pidana (termasuk Pasal 136 Undang-Undang Hak Cipta).

Pasal 9 (Batas Tanggung Jawab)

1. Keputusan untuk memuat artikel dan cara menyuntingnya ditentukan dan menjadi tanggung jawab Media Pengguna.

2. Operator dapat mengubah cakupan, batas, atau cara penyediaan Feed, atau menghentikan penyediaan Feed bila diperlukan untuk operasional.

Pasal 10 (Penyimpanan dan Penggunaan Informasi)

1. Operator menggunakan informasi yang diterima berdasarkan Pasal 3 hanya untuk memastikan kelayakan, mengelola Kunci API, memeriksa penggunaan, dan menangani pelanggaran.

2. Informasi pribadi seperti nama dan nomor telepon narahubung dikumpulkan dan digunakan dengan persetujuan terpisah, dan dimusnahkan satu tahun setelah penggunaan berakhir. Namun, jika sengketa atau penanganan pelanggaran sedang berlangsung, informasi disimpan hingga selesai.

Pasal 11 (Penyelesaian Sengketa)

Sengketa yang berkaitan dengan Ketentuan ini diselesaikan melalui musyawarah; jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan di pengadilan yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Korea.